Berita Terbaru

Komnas Perlindungan Anak (PA) memberikan penghargaan kepada SMKN Winongan, Kabupaten Pasuruan atas komitmennya memberikan hak pendidikan pada siswanya yang terjerat kasus hukum. 4 Siswa tersebut saat ini menjalani pembinaan di Lapas Anak Blitar.

"Ini hanya terjadi di SMKN Winongan, di Indonesia belum ada sekolah yang tetap memberikan hak pendidikan pada anak didiknya yang terjerat pidana," kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait, di SMKN Winongan, Kamis (17/11/2016).

Arist mengatakan sebelumnya pihaknya melakukan survei di Lapas Anak Blitar. Di tahanan anak tersebut pihaknya menemukan 4 siswa SMKN Winongan yang sudah divonis 3 tahun karena kasus pencurian dengan kekerasan. Status hukum ke-4 anak ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih melakukan kasasi. Kasasi sendiri didampingi Komnas PA.

"Anak-anak ini merasa vonis yang dijatuhkan terlalu berat. Mereka tidak mengaku sejumlah dakwaan. Mereka meminta bantuan ke kami untuk kasasi. Di tengah proses bantuan hukum tersebut, ternyata pihak sekolah masih memberikan hak pendidikan pada mereka," jelas Arist.

Arist mengatakan, penghargaan tersebut murni karena dedikasi sekolah tetap memberikan pendidikan pada anak meski terjerat pidana.

"Sebelumnya kami tak tahu kalau mereka siswa SMKN Winongan. Terima kasih pada Pak Bupati, Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan dan pihak sekolah. Karena itu kami berikan apresiasi," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan Iswahyudi yang hadir di lokasi mengatakan, pihak sekolah memberikan modul pembelajaran jarak jauh. Selain itu, juga secara berkala mengunjungi mereka ke Lapas.

"Yang terpenting mereka mereka jangan sampai putus sekolah. Urusan pidana, kami serahkan ke aparat penegak hukum," kata Iswahyudi, didampingi Kepala SMKN Winongan, Evi Ristiana.

4 Siswa tersebut saat ini seharusnya berada di kelas 3. Mereka yakni MR, MLQ, MY dan IR.

Mereka sebelumnya didakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau perampasan motor di 14 tempat kejadian perkara. Mereka didakwa melanggar pasal 365 KUHP. Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 3 tahun penjara.